PKS Dukung Penghapusan Tunjangan Rumah Dinas untuk DPR RI

melanieforassembly.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungannya terhadap penghapusan tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR RI. Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan upaya efisiensi anggaran yang menjadi perhatian utama pemerintah. Menurut Kholid, penghapusan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan negara.

Dalam sebuah pernyataan di Jakarta pada Sabtu, 29 Agustus, Kholid menekankan pentingnya penggunaan uang rakyat secara optimal untuk kepentingan publik. Dengan tidak adanya tunjangan rumah dinas, dana yang dihemat dapat dialokasikan untuk kebutuhan vital, seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan yang lebih berkualitas, dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia menambahkan bahwa DPR RI, sebagai lembaga wakil rakyat, memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan pengelolaan keuangan negara yang adil dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Kholid menilai bahwa penghapusan tunjangan ini bukan hanya sekadar langkah penghematan, tetapi juga mencerminkan prinsip keteladanan dan keadilan bagi rakyat.

PKS berpendapat bahwa tindakan ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Kepercayaan publik, menurut Kholid, hanya dapat terbangun jika wakil rakyat menunjukkan sikap empati dan akuntabilitas, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sikap ini diharapkan mampu meningkatkan integritas dan hubungan DPR dengan masyarakat luas.