Reformasi Pasar Modal Diperlukan untuk Jamin Kedaulatan Struktur

melanieforassembly.com – Reformasi pasar modal di Indonesia perlu memastikan kedaulatan struktural untuk menghindari ketergantungan finansial pada pihak asing. Hal tersebut ditekankan oleh analis ekonomi politik pasar modal, Kusfiardi, yang memberikan tiga rekomendasi kebijakan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Rekomendasi pertama adalah penguatan instrumen makroprudensial guna mengendalikan arus modal jangka pendek yang bersifat spekulatif. Kusfiardi juga menyoroti perlunya penerapan pajak progresif atas “hot money” untuk mencegah dampak negatif pada ekonomi domestik. Selain itu, audit independen terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) oleh lembaga internasional diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas pengawasan sebagai rekomendasi kedua.

Rekomendasi ketiga mencakup penguatan dana stabilisasi pasar yang dikelola secara transparan. Langkah ini dianggap penting untuk memberikan perlindungan bagi investor domestik di tengah volatilitas pasar yang ekstrim. Kusfiardi mengingatkan bahwa dinamika kepemimpinan di OJK dan BEI bisa meningkatkan ketidakpastian pasar, sehingga reformasi regulasi yang dilakukan harus lebih dari sekedar administratif.

Meskipun jumlah investor ritel domestik telah mencapai 21 juta dan berkontribusi lebih dari 50 persen dalam transaksi harian, perlindungan struktural yang memadai masih kurang. Kusfiardi menekankan bahwa perlindungan ini penting agar investor domestik tidak menganggung risiko yang tidak seimbang.

Dengan kondisi pasar yang sensitif terhadap sentimen global, Kusfiardi mengingatkan bahwa kebijakan terkait batas “free float” minimum berpotensi menyebabkan pemegang saham pengendali melepas saham dalam jumlah besar, yang bisa membuka peluang bagi institusi global untuk masuk dengan valuasi diskon. Hal ini memicu kekhawatiran akan hilangnya kedaulatan kepemilikan strategis di sektor pasar modal Indonesia.