melanieforassembly.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti isu penyaluran bantuan sosial (bansos) di tengah inflasi yang sedang berlangsung. Selly menyatakan bahwa masalah data penerima bansos masih menjadi tantangan serius di masyarakat, yang dapat menghambat efektivitas penyaluran bantuan tersebut.
Menurut Selly, proses penyaluran bansos seharusnya dilakukan bersamaan dengan verifikasi data penerima. Dalam sebuah siaran pers pada Kamis (26/3), ia menegaskan pentingnya Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) untuk memiliki wewenang dalam memverifikasi dan memvalidasi data sebelum penyaluran bantuan berlangsung. Hal ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran, terutama saat inflasi mempengaruhi daya beli masyarakat.
Selly juga menyampaikan keprihatinannya terhadap rencana Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang ingin menyalurkan bansos secara langsung. Menurutnya, ada potensi masalah terkait kenaikan desil berdasarkan tingkat kesejahteraan yang dianggap tidak akurat, serta kurangnya otoritas dalam penentuan desil tersebut.
Lebih jauh, Selly menilai pentingnya penguatan peran Kementerian Sosial dan berbagai tenaga pendamping dalam memastikan keakuratan data dan distribusi bantuan. Ia juga menekankan perlunya tindakan tegas untuk mencegah praktik percaloan yang dapat merugikan penerima bantuan yang seharusnya berhak.
Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Selly mendorong adanya partisipasi publik dalam pembaruan data bansos dan keterlibatan Aparat Penegak Hukum dalam proses pengawasan. Masyarakat perlu diberikan akses untuk melaporkan penyimpangan dan mengusulkan penerima baru agar distribusi bantuan lebih transparan dan akurat.
Melalui langkah-langkah ini, Selly berharap penyaluran bansos dapat dilakukan secara efektif, tepat sasaran, dan tanpa hambatan bagi masyarakat yang membutuhkan.