melanieforassembly.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,4 triliun untuk berbagai subsidi strategis dalam rangka mengatasi tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat, terutama kelompok menengah yang rentan terhadap perubahan harga. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyampaikan hal ini saat memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Balai Kota Jakarta baru-baru ini.
Subsidi ini akan mencakup sektor-sektor penting seperti transportasi publik, pengadaan pangan, pengelolaan air limbah, dan penyediaan air minum. Pramono mengungkapkan bahwa penahanan tarif transportasi massal menjadi salah satu fokus utama untuk menjaga keterjangkauan bagi masyarakat. Dengan demikian, tarif untuk layanan seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta tidak akan mengalami penyesuaian harga sepanjang tahun ini.
Selain sektor transportasi, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan keringanan tarif kepada pelanggan air bersih melalui Program Kartu Air Sehat. Sekitar 386.000 pelanggan, yakni 34,8% dari total pelanggan, akan mendapatkan potongan tarif air. Langkah-langkah ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengendalian inflasi di ibu kota, yang tercatat mencapai 2,63% sepanjang 2025, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yaitu 2,92%.
Pramono menekankan pentingnya kebijakan ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi Jakarta. Ia menyatakan, pengendalian inflasi dilakukan secara terpadu, mencakup upaya memastikan ketersediaan pasokan, melancarkan distribusi, dan memperkuat komunikasi kepada publik. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat terus merasakan manfaat dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah ini.