BSKDN Tekankan Pentingnya Integrasi Data dan Evaluasi Kebijakan

melanieforassembly.com – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan perannya sebagai pusat informasi dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris BSKDN Noudy RP Tendean yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis data, terutama dalam konteks pembangunan nasional saat ini.

Noudy menjelaskan bahwa perencanaan strategis bukan hanya formalitas, melainkan instrumen vital untuk mengarahkan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam rangka itu, BSKDN berfungsi sebagai penghubung antara kompleksitas isu dan analisis data lintas sektor, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat dan dapat diterapkan.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya mekanisme analisis dan evaluasi yang kuat agar setiap rekomendasi yang dikeluarkan BSKDN tetap relevan. Integrasi data dan inovasi kebijakan juga dianggap krusial untuk mendukung pengambilan keputusan di lingkungan Kemendagri maupun pemerintah daerah. Noudy menambahkan, penguatan tata kelola kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia sangat penting dalam peran BSKDN sebagai simpul kebijakan nasional di bidang pemerintahan.

Akademisi Universitas Indonesia, Rudi Sumarwono, juga mengemukakan pentingnya pendekatan logis dalam penyusunan kebijakan. Ia memperkenalkan kerangka analisis logis (logical framework analysis/LFA) sebagai alat yang dapat membantu perencanaan dan evaluasi program berdasarkan hubungan sebab-akibat yang jelas. Rudi memastikan bahwa tanpa pendekatan logis, kebijakan berpotensi hanya menyelesaikan gejala permukaan, yang dapat menimbulkan masalah baru.